Nusantara News Probolinggo - Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dan diskusi eksekutif tentang manajemen risiko tematik dalam peningkatan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Pesanggrahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (24-26/2/2025).
Bimtek ini dibuka oleh Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, dan diikuti oleh peserta dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Beberapa OPD yang terlibat antara lain Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, BPPKAD, Diskominfo, Dinas Perumahan, Dinas Tenaga Kerja, serta sejumlah dinas lainnya yang berperan dalam sektor investasi dan pembangunan daerah.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi dari beberapa narasumber berpengalaman, termasuk Inspektur Kabupaten Banyuwangi, Marwoto, serta Tenaga Ahli Kelembagaan Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, Roy Martifiyanto. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek manajemen risiko, seperti kerangka konseptual, identifikasi risiko, serta praktik pengembangan risk register tematik investasi.
Selama tiga hari, peserta juga mempelajari implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Nasional (MRPN) di tingkat kabupaten, serta praktik terbaik dari daerah lain, seperti Pemkab Banyuwangi. Selain itu, mereka membahas pengendalian internal yang berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen strategis yang mencakup tujuan, indikator kinerja, faktor kunci keberhasilan, serta mitigasi risiko di tingkat OPD. Dokumen ini akan diintegrasikan dengan strategi pembangunan Kabupaten Probolinggo guna memperkuat daya saing investasi.
Menurut Imron, pemahaman tentang manajemen risiko sangat penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat. “Sebelum investasi dijalankan, perlu ada persiapan matang, termasuk analisis risiko yang bisa berdampak pada tenaga kerja dan lingkungan. Dengan sinergi antar-OPD, proses perizinan dan pengelolaan investasi dapat berjalan lebih terstruktur,” jelasnya.
Ia berharap penerapan manajemen risiko ini dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Probolinggo dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. “Beberapa daerah sudah menerapkan manajemen risiko lebih dulu. Dengan langkah ini, kita bisa mengejar ketertinggalan dan memastikan investasi di Probolinggo berjalan aman, efektif, dan sesuai visi pembangunan daerah,” pungkasnya.
(MH***)
